
DM, Blitar – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar telah memberikan sejumlah masukan terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2022. Pada Selasa (13/9/2022) dalam Rapat Paripurna DPRD, Bupati Blitar memberikan tanggapannya untuk perbaikan program pembangunannya.
Hal yang paling menonjol diutarakan fraksi-fraksi adalah di bidang pemerintahan terkait keberadaan TP2ID (Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah) diminta untuk dievaluasi kinerjanya. Lalu bidang pendidikan masalah clusterisasi sekolah, pungutan liar dan pelaksanaan program beasiswa perguruan tinggi. Juga masalah keuangan terkait pengelolaan aset dan penyerapan anggaran yang masih kurang bagus.
“Semua pandangan umum yang tadi malam disampaikan sudah kita jawab lugas, nanti kalau ada kurang lebih kita koordinasi dengan banggar (badan anggaran). Baik buruknya atau kurang efektifnya akan kita evaluasi ke depan, masyarakat boleh memberikan saran masukan agar TP2ID bisa efektif kedepan,” kata bupati usai paripurna.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto menilai jawaban bupati di rapat paripurna terlihat umum. Sedang yang diharapkannya, ada jawaban yang lebih spesifik dalam menangani kritik diberikan anggota dewan.
Namun Suwito yakin masukan dewan akan menjadi perhatian penting yang bakal ditindaklanjuti. “Tapi tadi ada penekanan, seperti dikatakan akan sungguh-sungguh dievaluasi. Tinggal kita tunggu saja ke depan evaluasinya seperti apa,” ujarnya.
Suwito berharap pembahasan Perubahan APBD 2022 bisa segera selesai untuk disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Agar pembangunan pemerintah seperti diharapkan masyarakat bisa segera berjalan dan dirasakan dampaknya.
“Kita marathon siang ini, kalau perlu besok sampai malam melalukan pembahasan, supaya bisa segera diambil keputusan, yang kalau menurut jadwal besok itu sudah penetapan. Setelah penetapan nantinya akan dibawa gubernur untuk dievaluasi lalu setelah turun, sejak itu mulai berani melakukan lelang dan sebagainya,” jelasnya.
Penulis : Dani Elang Sakti
Editor : Redaksi
Discussion about this post