DM – Pemko Tanjungpinang melaksanakan penandatangan MoU, terkait pelaksanaan kartu kendali gas elpiji 3kg dengan PT Pertamina, sekaligus soft launching, pada Rabu (6/1/2020) sore.

Program penerapan kartu kendali gas elpiji 3kg subsidi tersebut tidak jadi menggunakan sistem pembayaran non tunai. Padahal, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang sempat juga ingin melakukan Mou dengan Bank Negara Indonesia (BNI) terkait hal itu. Namun hingga saat ini belum terealisasi.

“Kartu kendali ini dari pemerintah. Tidak jadi nontunai, bukan batal ya tapi belum diterapkan, kemungkinan kedepan bisa jadi nontunai,” ujar Walikota Rahma, usai melakukan Mou dengan Pertamina.

Memang sebelumnya, kata dia Pemko akan menerapkan pembayaran non tunai jika ada masyarakat yang membeli gas elpiji 3kg menggunakan kartu kendali.

“Yang paling terpenting, masyarakat yang benar-benar berhak menggunakan kartu kendali itu sudah tercatat,” tambahnya.

Rahma menjelaskan, kuota gas elpiji 3 kg untuk Tanjungpinang satu bulan mencapai 180 ribu tabung, dimana kuota itu cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Tapi kenyataannya sekarang tak seperti itu, makanya saya selaku walikota tidak tinggal diam, terpaksa mengambil kebijakan dengan kartu kendali,” kata dia.

Selain itu, sambung dia jika kartu kendali ini diterapkan maka Pangkalan tidak boleh menjual kepada pengecer atau yang tidak memiliki kartu kendali. Selain itu, katanya, harga elpiji 3 kilogram semuanya tetap sebesar Rp 18 ribu.

“Sekarang kita tak menemukan harga 18 ribu, bahkan ada kita temukan 26 ribu per tabung, ini menjadi dasar, kami terapkan kartu kendali,” ucapnya.

Rahma menuturkan, bagi rumah tangga yang mendapatkan kartu kendali gas elpiji 3kg tersebut akan diberi jatah 4 tabung dalam sebulan. Sementara untuk UMKM, mendapatkan 9 tabung dalam sebulan.

“Kita sudah rata ratakan dengan pemakaian masyarakat,” tungkasnya.

Penulis : Mael