Natuna, detak.media – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna melalui Fraksi Golkar, meminta Pemerintah Daerah harus menggunakan anggaran perubahan ini dengan efektif dan efisien di sisa waktu tahun anggaran.

Permintaan tersebut, disampaikan oleh Eri Marka, saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh awak media pada Rabu (26/08/2020) kemarin.

“Kita juga meminta pemerintah daerah agar dapat membuat laporan penggunaaan anggaran lebih akuntabel dan transparan untuk menghindari terjadinya peneyelewengan dan penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan penganggaranya,” katanya melalui sambungan telepon.

Pada bagian akhir pembahasan tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 ini, lanjut Eri Marka, Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan beberapa saran kepada pemerintah daerah sebagai berikut,

Pemerintah daerah agar dapat melakukan upaya-upaya inovasi dalam mengeksplorasi potensi-potensi unggul daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor perikanan dan kelautan serta sektor pariwisata terutama pariwisata bahari.

Anggaran yang dirasionalisasi disetiap OPD pada perubahan anggaran ini dapat dianggarkan kembali pada penganggaran untuk tahun 2021 yang akan datang jika dirasa post anggaran tersbut sangat berguna bagi kesejahteran masyarakat.

Pemerintah daerah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pelaksanaa dan penerapan anggran dibidang pendidikan dan kesehatan yang mendapat porsi lebih besar sesuai dengan ketetapan aturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga anggaran tersebut menjadi tepat guna dan tepat sasaran.

Khusus anggaran yang diperuntukkan bagi percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 agar dapat dipergunakan secara maksimal dan transparan dengan laporan keuangan atau laporan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi Partai Golkar menyerahkan penundaan pembelian mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 dikarenakan mobil yang sudah ada masih layak untuk digunakan.

Lebih jauh disampaikan Eri Marka, usai menyampaikan pandangannya Fraksi Partai Golkar menyatakan, dapat menerima dan menyetujui rancangan perubahan tersebut untuk diusulkan dalam Sidang Paripurna ini agar ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna. (D.m)