Natuna, detak.media – DPRD Natuna lelalui fraksi PNR meminta Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mendorong sektor perikanan secara tegas masuk dalam kategori prioritas pembangunan, disamping dapat menggerakkan ekonomi lokal juga bisa mengurangi angka kemiskinan, karena sebagian besar warga masyarakat Kabupaten Natuna, bekerja di sektor perikanan.

Permintaan tersebut, disampaikan oleh Syaifullah, Ketua Fraksi PNR kepada awak, Selasa (25/08/2020) kemarin. “Mengenai PAD dalam Perubahan APBD Tahun 2020 yang dianggarkan sebesar Rp.70,235,630,500.00 (Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang semula target PAD murni Rp.76,718,528,000.00 (Tuju Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.6,482,897,500.00 (Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) menurut Fraksi PNR, ini memberikan gambaran bahwa belum optimalnya PAD Kabupaten Natuna,” katanya melalui jaringan telepon.

Oleh karena itu, lanjut Syaifullah, Fraksi PNR mengharapkan kepada Pemerintah Daerah, agar dapat mencari langkah yang tepat untuk meningkatkan PAD pada tahun-tahun mendatang, khususnya untuk menopang pembangunan. Fraksi PNR berkeyakinan membangun kekuatan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah serta kemandirian Pemerintah Daerah, sangat bergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggelola dan menggali potensi PAD-nya. Jika PAD dapat ditingkatkan terus pada tahun anggaran berikutnya, maka akan membuka peluang untuk membangun kemantapan fiscal daerah yang lebih mapan.

Kemudian pada bagian akhir pembahasan tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 ini, tambah Syaifullah Fraksi PNR juga menyampaikan beberapa saran kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut,

Seperti kita ketahui bersama, pada awal tahun 2020 terdapat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan berdampak kepada daerah, serta berimbas kepada perekonomian masyarakat Kabupaten Natuna. Kepayahan ekonomi sebagian masyarakat Kabupaten Natuna, yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 tersebut, ialah dikarenakan pemerintah melakukan Rasionalisasi Anggaran, sementara perekonomian sebagaian masyarakat saat ini ialah bergantung pada APBD Kabupaten Natuna. Namun Fraksi PNR berpendapat, ini merupakan tantangan utama Pemerintah Daerah dalam hal menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan berdampak pada penurunan pengangguran dan kemiskinan.

Terkait dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah untuk Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di daerah, dalam hal ini kami Fraksi PNR menyarankan supaya tidak menimbulkan opini ditengan masyarakat, agar kiranya pengelolaan dana tersebut tetap mengedepankan prinsip transparan yang merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya. Dan tentunya kami berharap agar kiranya pengelolaan dana tersebut, harus sesuai dengan kebutuhan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan kondisi perekonomian nasional, yang belum benar-benar pulih sebagaimana yang kita maklumi bersama, yang disebabkan adanya pendemi Covid-19 ini hendaknya berbanding lurus dengan upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi situasi ini, peningkatan kinerja, perubahan budaya kerja dan budaya kerja dengan anggaran yang efisien serta penganggaran kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan harus tepat sasaran serta menyentuh pada kesejahteraan masyarakat.

Beberapa bulan kedepan, APBD Tahun Anggaran 2021 akan kita bahas bersama, Fraksi PNR menyarankan agar Pemerintah Daerah, bisa mencari solusi yang tepat untuk mengatasi krisis air bersih yang selalu terjadi di wilayah Ranai dan sekitarnya disaat musim kemarau, agar krisis air bersih tidak terulang lagi kedepannya. Karena air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat.

Mengingat saat ini berbagai daerah di Indonesia sering terjadi bencana alam yaki bencana atau peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Meskipun Natuna tidak ditetapkan sebagai daerah yang rawan bencana, namun mengingat kondisi alam yang saat ini sudah sangat sulit diprediksikan, sehingga menurut hemat Fraksi PNR dalam hal ini Natuna sudah saatnya segera dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Natuna. Sebagai untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi.

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah bahwa semua prestasi yang didapat oleh Pemerintah Daerah, kesemua itu patut dijadikan media pendorong dalam rangka untuk memajukan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahtraan rakyat. Sekaligus sebagai media bagi kita untuk melakukan introsfeksi yang konstruktif dan inovatif dalam rangka mengkondisikan Natuna menjadi lebih baik.

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah melaui OPD agar dapat melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya yang telah diusulkan dalam RAPBD-P 2020 mengingat waktu pelaksanaan sangat singkat.

Lebih jauh disampaikan Syaifullah, usai menyampaikan pandangannya Fraksi PNR menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 tersebut, untuk diusulkan dalam Rapat Paripurna ini agar ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Natuna. (D.m)