DM –  Menyikapi perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Kepri yang terjadi lonjakan yang cukup besar, Ketua Komisi I DPRD Kepri Bobby Jayanto menyampaikan bahwa dirinya sangat prihatin dan menyesalkan hal itu dapat terjadi.

Padahal, kata Bobby sejak beberapa pekan terakhir Kepri sudah berhasil menekan perkembangan kasus yang hampir nihil.

“Lonjakan kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang berasal dari kluster kegiatan pelantikan Gubernur dan kluster Bhayangkara Batam membuktikan kita lengah dan mulai abai terhadap disiplin penerapan protocol kesehatan,” ujar Bobby, Rabu, (5/8/2020).

Meski telah terjadi lonjakan kasus, Bobby mengapresiasi langkah sigap dan tanggap Satgas Penanganan Covid-19 Kepri yang telah melakukan test swab dalam jumlah yang cukup besar.

“Dan hasilnya pun seperti diketahui terjadi lonjakan kasus yang tercatat sampai tanggal 4 Agustus 2020 kemarin total sebesar 493 kasus,” sebut politisi partai Nasdem itu.

Ketika ditanya, langkah sigap dan tanggap apa saja yang telah dilakukan Satgas, Bobby menjelaskan, ada beberapa yang ia ingat selain test swab yang diikuti oleh 700-an lebih masyarakat selama 3 hari itu.

Kemudian juga Satgas melalui Sekda Kepri Arif Fadillah selaku Ketua Harian telah memberlakukan kembali Pembatasan Sosial di Batam, Tanjungpinang dan Bintan terkait aktivitas masyarakat di ruang publik yang mulai berlaku sejak tanggal 1 sampai 14 Agustus.

Selain itu kata dia, satgas juga telah mendorong peningkatan kapasitas test PCR di laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam serta meminta agar hasil test bisa dipercepat masa tunggunya hingga 2-3 hari.

“Saya juga mengapresiasi langkah antisipasi dari Satgas yang mempersiapkan tempat isolasi dan layanan rawatan pasien COVID-19 di sejumlah tempat dikarenakan penuhnya kapasitas di RSUD Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang,” tutur mantan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang itu.

Namun, sambung dia Satgas perlu juga diingatkan dan juga dikoreksi langkah-langkah sigap dan tanggap yang telah dilakukannya.

“Bahwa jumlah test swab PCR kita masih kecil dibandingkan standard WHO yang 1000 per sejuta penduduk. Ini artinya jumlah test yang semestinya untuk Kepri adalah 2000 an test sampel. Padahal hari ini kita masih di kisaran 1.200 an test, jauh dari DKI misalnya yang telah mencapai lebih dari tiga kali jumlah standard WHO,” urai Bobby.

Namun yang paling penting, kata Dia adalah cara Satgas menentukan siapa yang ditest dan prosedur menjalankan test LCR tersebut yang merupakan rangkaian dari 3T, yaitu Tracing, Test dan Treatment.

“Yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah sejumlah 700 an lebih test kemaren itu merupakan daftar dari hasil kontak trasing yang dilakukan oleh Dinkes, atau suatu anjuran dan kesadaran dari masyarakat untuk memeriksakan dirinya,” ujar Bobby.

Begitu juga dengan prosedur menjalankan test PCR yang tiba-tiba diikuti oleh ratusan orang per hari menimbulkan beban layanan yang melonjak jauh di atas kapasitas system layanan.

Dalam hal ini bisa saja terjadi human eror yang ujungnya seperti sering kita dengar issue miring validitas hasil test yang kurang cermat.

“Meskipun saya bukan mitra komisi di DPRD, namun sebagai wakil rakyat saya akan meminta Dinkes untuk lebih cermat dan mengerahkan semua kapasitasnya untuk melakukan kontrak tracing sesuai prosedur yang benar,” sebut dia.

Hal ini kata Bobby sudah sesuai dengan anjuran Presiden Joko Widodo agar tracing dan testing semakin diperbesar mengingat kapasitas laboratorium PCR yang sudah disediakan dapat didayagunakan seoptimal mungkin.

“Kepada masyarakat yang merasa memiliki kontak langsung dengan suspect COVID-19 agar sementara waktu melakukan karantina diri dirumah. Dan jika ada keluhan penyakit segera hubungi Satgas,” pesan Bobby.