DM- Kebijakan Pemerintah pusat, terkait menjadikan Kabupaten Natuna sebagai tempat Observasi WNI yang dipulangkan dari China membuat masyarakat Natuna khususnya cemas, padahal sebelum dibawa ke Indonesia WNI sudah melalui tahap pemeriksaan dan dinyatakan aman dari virus corona.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri Jumaga Nadeak angkat bicara terkait observasi itu. Manurut Jumaga terjadinya perselisihan, sampai aksi demo karena tidak ada sosialisasi terkait aman atau tidaknya masyarakat yang tinggal di Natuna.

“Ini bukan terkesan mendadak, saya mendengar di Media TV, di berita itu sudah dijelaskan, yang jelas penyampauan kebawah itu kurang adanya sosialisasi,” ujarnya di Kantor Dewan Kepri, Senin (3/2/2020) siang.

Sebagai anggota Dewan, Jumaga tidak bisa berbuat banyak terkait kesehatan. Yang jelas ia menyampaikan bahwasanya pemerintah bersikeras untuk menyelamatkan warganya dari virus corona yang cukup membuat warga Indonesia cemas ini.

“Masalah kesehatan saya tidak bisa terlalu dalam, karena bukan bidang saya. Tetapi kita harus percaya, bahwa tugas Pemerintah harus menyelamatkan warga negaranya penuh perjuangan dan berusaha tanpa terjadinya atau membuat suatu resiko,” ungkapnya.

Kenapa Harus Natuna, Jumaga hanya mengungkapkan “Natuna yang terbaik”. Dirinya berkata jika Karantina di Asrama Haji Batam Tidak cocok karena ditengah kota, kalau Natuna semuanya steril.

“Kalau karantina di Asrama Haji Batam tidak cocok karena ditengah kota, mending bawa ke jakarta aja kalau begitu, kalau di pulau-pulau sana yang tidak ada orang, mulai dari china sudah streril dan di pesawat juga sudah steril, sampai di Natuna juga steril, ya tidak masalah,” ungkapnya.

Jumaga meminta kepada masyarakat untuk menerima kebijakan dari Pemerintah pusat.

“Jadi artinya kebijakan pemerintah sekarang ini kiita terima saja dulu, sosialisasi dulu ke masyarakat, aman tidak, karena tidak ada sosialisasi makanya terjadi kegaduhan di Natuna. Yang terbaik adalah Natuna, yang terbaik lagi,” pungkasnya.