DM – Sekretaris Komisi I DPRD Kepulauan Riau Muhammad Syahid Ridho mengatakan penggunaan anggaran Covid-19 diharapkan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Hal ini diungkapkannya disela-sela kegiatan pengawasan bersama gugus tugas Covid-19 DPRD di Pelabuhan Domestik Sekupang Batam, Kepulauan Riau, Kamis (16/04/2020).

Menurutnya, hal ini perlu agar masyarakat percaya dan optimis bahwa pemerintah telah benar-benar bekerja dan tidak menimbulkan kecurigaan.

Selain itu, tambahnya, jika dikelola secara transparan dan akuntabel tentu tidak akan muncul persoalan hukum dikemudian harinya.

“Jika kita mampu menyajikan data peta sebaran Covid-19, tidak ada salahnya juga untuk melaksanakan prinsip akuntabel dan transparansi pemerintah atau gugus tugas Covid-19 dengan mempublikasikan penggunaan anggaran diwebsitenya jangan mau kalah dengan pemerintah desa yang APBD Des-nya dipublikasikan ke khalayak ramai,” kata Syahid Ridho.

Sejauh ini, dia menilai gugus tugas Covid-19 perlu meningkatkan kinerjanya dengan anggaran yang sudah ada.

Dia juga berharap ada langkah taktis, kreatif dan inovatif untuk pencegahan dan penanganan pasien Covid-19, tetapi tetap sesuai aturan yang berlaku.

“Kita lihat saja sekarang di pelabuhan, kita tidak menemukan protokol penangananan apabila ada penumpang yang bergejala, belum lagi fasilitas kesehatan pendukungnya seperti APD, masker dan lain-lain. Kita tahu persoalan ini tidak mudah, tapi saya yakin persoalan ini akan menguatkan kita dikemudian hari kalau mau diambil pembelajaran dari wabah ini. Tapi saya tekankan sekali lagi pengelolaan anggaran Covid-19 yang telah kita ketahui bersama nilainya bisa dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel,” ucapnya.