DM-Sekdaprov Kepri H. TS Arif Fadillah mengatakan bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di Daerah, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana berupa DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Oleh karena pentingnya penyerapan dan penggunaan dana ini maka setiap kita dituntut untuk siap memanfaatkan anggaran ini untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau.
“Dana sudah diberikan dan telah diberikan Pemerintah Pusat. Selanjutnya adalah perlu kesiapan kita selaku pemangku kepentingan khususnya jajaran Pemda dan Desa dalam melaksanakan program kegiatan guna kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian Kepulauan Riau,” kata Arif saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa Tahun 2020 di Aula Lt.4 Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Jl. Sultan Mahammad Syah Dompak – TanjungpinangTanjungpinang, Selasa (03/02).
Terkait DAK Fisik, Arif menyampaikan bahwa program kegiatan ini merupakan usulan dari Daerah dan prioritas nasional serta menjadi sangat penting karena menyangkut pembangunan fisik yang ada di daerah. Oleh karena itu dirinya berharap jangan sampai kemudian DAK Fisik ini tidak terealisasi atau tidak selesai pekerjaannya hanya disebabkan kurangnya koordinasi dan kurangnya kesiapan OPD dalam melaksanakan program kegiatan tersebut.
“Disusun betul rencana kegiatan yang akan dilakukan sejak awal. Demikian juga hambatan dan kendala harus dapat diatasi lebih dini. Penyusunan kontrak, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan harus secara disiplin dijadwalkan sehingga penyelesaian pekerjaan dan realisasi penyerapan dapat dilaksanakan tepat waktu. Perlu adanya sinkronisasi antar OPD di daerah agar capaian penyerapan DAK Fisik tahun 2020 ini lebih optimal,” kata Arif.
Selain itu Arif juga berharap dampak dari pembangunan DAK Fisik harus mampu dirasakan masyarakat dan khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menggerakkan iklim investasi, industri dan perdagangan serta peningkatan kualitas SDM.
“Kita terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam hal pembangunan. Kita tentunya berharap dana APBD yang terbatas dan dibantu dengan DAK dan dana lainnya bisa kita maksimalkan untuk membangun hal-hal yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik itu pelabuhan, jalan, dan juga jembatan,” harap Arif.
Sedangkan perihal Dana Desa Arif mengatakan prioritas penggunaan Dana Desa di Tahun 2020 ini adalah untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap memprioritaskan program padat karya tunai dan penurunan tingkat stunting.
“Saya berharap dana desa dapat segera sampai ke tingkat Desa sehingga program kegiatan di desa segera dapat dilaksanakan. Kepada jajaran OPD terkait di masing-masing Pemda agar dapat secara aktif memberikan supervisi kepada aparatur Desa, dengan bantuan aparat penegak hukum untuk akuntabilitasnya,” harapnya.
Sementara itu Kakanwil DJPb Kepri Teguh Dwi Nugroho dalam laporanya menyebutkan bahwa capaian realisasi DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa Tahun 2019 sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang lalu karena terdapat beberapa bidang fisik yang tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu dirinya berharap capaian penyerapan DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa tahun 2020 ini lebih baik dari 2019.
“Mari kita tingkatkan sinergi yang lebih intens lagi antara KPPN, Kanwil DJPb, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Biro Pembangunan Pemda Provinsi, Kabupaten/ Kota serta seluruh stakeholder yang terkait agar prestasi kita terkait penyaluran dan penyerapan DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa tahun 2020 sesui dengan apa yang telah kita rencanakan,” harapnya.
Adapun pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa Tahun 2020 ini disejalankan juga dengan pemberian penghargaan kepada pemerintah Daerah dalam penyaluran dan penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa.
Untuk terbaik pertama penyaluran dan penyerapan DAK Fisik diberikan kepada Kabupaten Lingga, diikuti oleh Kabupaten Bintan di urutan kedua dan Kota Tanjungpinang di urutan ketiga. Sedangkan terbaik dalam penyaluran dan penyerapan Dana Desa, terbaik pertama diperoleh Kabupaten Kepulauan Anambas, terbaik dua Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan menempati urutan terbaik ketiga.
Discussion about this post