• Redaksi
  • Pedoman Media Siber
Minggu, Mei 28, 2023
Detak Media
  • Home
  • Nasional
  • KEPRI
    • Tanjungpinang
    • Natuna
    • Batam
    • Bintan
  • JATIM
  • Hukrim
  • Ekonomi & Budaya
  • Politik
  • Pendidikan
  • Webtorial
  • Galeri
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • KEPRI
    • Tanjungpinang
    • Natuna
    • Batam
    • Bintan
  • JATIM
  • Hukrim
  • Ekonomi & Budaya
  • Politik
  • Pendidikan
  • Webtorial
  • Galeri
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Ketua Komisi I DPRD Natuna Kurang Setuju Pembangunan RS Tipe A 

by harry kurniadi
1 Maret 2020
in Daerah, Natuna
316
5.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Natuna, detak.media – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan disebut-sebut akan meningkatkan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna, dari tipe C menjadi tipe A.

Hal itu menyusul telah dijadikannya Kabupaten diujung utara NKRI tersebut, sebagai lokasi observasi bagi 238 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, selama 14 hari di Hanggar Barat, Lanud Raden Sadjad Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Namun rencana tersebut mendapat komentar dari Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Wan Arismunandar. Menurutnya, Rumah Sakit tipe A justru akan berpotensi untuk membebani keuangan Pemerintah Daerah setempat.

“Rumah Sakit tipe A justru dapat menambah beban Pemda Natuna,” sebut Wan Aris, “Terutama dari sisi anggaran,” katanya, saat ditemui sejumlah awak media di Aula Badan Anggaran (Banggar) Kantor DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, pada Senin (24/02/2020) kemarin.

Wan Aris menegaskan, bahwa pembangunan Rumah Sakit tipe A bukanlah salah satu permintaan Pemerintah Daerah maupun Masyarakat Natuna, yang menjadi tuntutan ke Pemerintah Pusat atas dijadikannya Daerah mereka sebagai lokasi observasi WNI beberapa waktu lalu.

“Perlu saya garis bawahi, bahwa Rumah Sakit tipe A bukan salah satu dari enam poin yang menjadi tuntutan kita, namun itu pernyataan dari Kementerian sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui, bahwa ada 6 tuntutan yang disampaikan Pemda dan Masyarakat Natuna kepada Pemerintah Pusat terkait observasi WNI. Diantaranya meminta jaminan kesehatan, memindahkan karantina WNI ke Kapal Perang, meminta Menkes RI berkantor di Natuna, mendatangkan Psikiater dan Dokter, meminta Pemerintah Pusat mensosialisasikan program serta meminta agar Pemda dan DPRD dapat menjadi jembatan untuk menyambung lidah masyarakat kepada Pemerintah Pusat.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Natuna itu menambahkan, jika nanti Pemerintah Pusat membangun Rumah Sakit dengan tipe A, otomatis akan ada penambahan dokter, perawat, fasilitas dan biaya operasional. Karena kata dia, hal itu akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi Pemda Natuna.

“Selaku Ketua Komisi I yang membidangi masalah kesehatan, bagi saya, jangankan Rumah Sakit tipe A, kalau bisa tipe B pun jangan. Karena nanti akan menambah beban Daerah. Tapi saya tidak tahu ya kalau Pemda melihatnya seperti apa,” tegas Wan Aris.

“Oke untuk gol awalnya Pemerintah Pusat yang bantu kita untuk membangun. Tetapi untuk berikutnya seperti biaya operasional dan tunjangan dokter, perawat dan tenaga medis lainnya, kan tetap dibebankan ke APBD kita,” imbuh dia lagi.

Menurut lelaki kelahiran Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur itu, seharusnya cukup RSUD Natuna yang ada saat ini dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarananya. Tidak perlu harus dinaikkan levelnya menjadi tipe B maupaun tipe A.

“Karena saya sangat prihatin dengan beban Daerah. Apalagi kita sering devisit anggaran. Kalau dinaikkan levelnya, kasian Daerah nantinya,” pungkas Wan Aris.

Sebelumnya Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal juga pernah mengungkapkan, bahwa pihaknya berharap Pemerintah Pusat dapat membangun rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap, serta dapat menambah fasilitas RSUD Natuna yang dinilai masih kurang memadai.

“Kami minta nanti dibangun rumah sakit yang lebih lengkap. Sekarang ini untuk mengatasi permasalahan itu kami minta dibantu peralatan yang kurang di RS kami,” ujar Hamid Rizal, seperti dikutip dari okezone.com, edisi Selasa 4 Februari 2020.

 

Tags: Wan aris dprd natuna
SendShare412Tweet258
Previous Post

DPRD Natuna bersama Bupati dan ANNA Sepakat Tolak Mobilisasi Kapal Cantrang

Next Post

Menag Akan Buka MTQ Kepri

Related Posts

Ketua Komisi I DPRD Natuna Sebut Warga Natuna Sudah Pasti Berjiwa NKRI

1 Maret 2020
5.4k
Next Post

Menag Akan Buka MTQ Kepri

Jaga Kepri Tetap Kondusi

Discussion about this post

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Petugas keamanan bersiaga di pintu masuk perbelanjaan internasional Sanlitun, Beijing, China, Minggu (1/5/2022). ANTARA/M. Irfan Ilmie

China dilanda gelombang COVID lagi, puncaknya diperkirakan pada Juni

27 Mei 2023
Festival Budaya Tionghoa yang Digelar pada Tahun 2022 yang lalu, foto: ist

Besok Dispar Kepri dan ITM Gelar Festival Budaya Tionghoa 2023 di Kota Lama Tanjungpinang

26 Mei 2023
Salah satu adegan dalam "Kill Bill". (Instagram/ @killbill.movie)

“Kill Bill” akan dirilis ulang dalam format 4K akhir tahun ini

27 Mei 2023
Tampak alat tangkap berupa bubu ikan yang telah dirakit siap di operasikan

Dinas Perikanan Natuna Tinjau Proses Pembuatan Bubu Ikan Nelayan Batu Gajah

26 Mei 2023

Menparekraf Apresiasi 4 Geopark Indonesia Berhasil Masuk Jaringan UNESCO Global Geopark

27 Mei 2023
Petugas keamanan bersiaga di pintu masuk perbelanjaan internasional Sanlitun, Beijing, China, Minggu (1/5/2022). ANTARA/M. Irfan Ilmie

China dilanda gelombang COVID lagi, puncaknya diperkirakan pada Juni

27 Mei 2023
Salah satu adegan dalam "Kill Bill". (Instagram/ @killbill.movie)

“Kill Bill” akan dirilis ulang dalam format 4K akhir tahun ini

27 Mei 2023
Perayaan Natal di pusat perbelanjaan Harbour City, Hong Kong. (ANTARA/HO-HKTB)

Ide Destinasi Wisata di Hong Kong berdasarkan Zodiak

27 Mei 2023
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (kanan) dalam acara IndoStar. ANTARA/HO-Kemenparekraf/am

Kemenparekraf Siap Fasilitasi 50 Pengusaha Restoran Peserta IndoStar

27 Mei 2023

Menparekraf Apresiasi 4 Geopark Indonesia Berhasil Masuk Jaringan UNESCO Global Geopark

27 Mei 2023

Pos-pos Terbaru

  • China dilanda gelombang COVID lagi, puncaknya diperkirakan pada Juni
  • “Kill Bill” akan dirilis ulang dalam format 4K akhir tahun ini
  • Ide Destinasi Wisata di Hong Kong berdasarkan Zodiak
  • Kemenparekraf Siap Fasilitasi 50 Pengusaha Restoran Peserta IndoStar
  • Menparekraf Apresiasi 4 Geopark Indonesia Berhasil Masuk Jaringan UNESCO Global Geopark

casa del rio hoà bình
sunneva island

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
PT. GEMILANG INDAH MADANI

© 2019 Detak.Media.

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • KEPRI
    • Tanjungpinang
    • Natuna
    • Batam
    • Bintan
  • JATIM
  • Hukrim
  • Ekonomi & Budaya
  • Politik
  • Pendidikan
  • Webtorial
  • Galeri

© 2019 Detak.Media.

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • 2021 Rules of Procedure
What It Would Mean for Big Pharma If Vaccine IP Rights Are Waived testosterone cypionate 250 for sale home | anabolic steroids safer, anabolic steroids qatar | ene.media Oral steroids alone or followed by intranasal steroids versus watchful waiting in the management of otitis media with effusion | The Journal of Laryngology & Otology | Cambridge Core how to cycle anavar how rocket pharma quietly became one of gene therapy's high flyers | biopharma dive