Natuna, detak.media – Guna meredam kegaduhan masyarakat terkait dengan di Observasinya ratusan WNI Wuhan di Natuna, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal melakukan sosialisasi dengan warga kota tua, Penagi. Kamis, (06/02/2020) kemarin.

Kampung Tua Penagi, Kecamatan Bunguran Timur, Natuna diketahui merupakan pemukiman masyarakat terdekat dengan Hanggar Barat Lanud RSA, yang mana lokasi tersebut merupakan tempat titik di Observasinya 238 WNI dari Wuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hamid menyapa sejumlah masyarakat Penagi.

Ditengah-tengah penyampaiannya ia berharap, warga Penagi tidak terprovokasi akan adanya pemberitaan hoax di berbagai Media Sosial (Medsos), terutama adanya informasi bahwasanya masyarakat Natuna melakukan Eksodus keluar daerah guna menghindar dari penyebaran virus Corona.

 

Padahal kata Hamid, situasi sebenarnya yang terjadi ialah masyarakat Natuna melakukan keberangkatan dengan alasan berlibur, pulang ke kampung halaman, karena kebetulan saat ini sedang panen raya Cengkeh.

“Saya harap masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dan cemas berlebihan, beredarnya isu yang menebar ketakutan perlu kita saring, karena banyak berita hoax di medsos yang perlu kita klarifikasi kebenarannya,” tegas Hamid.

Sebelumnya kata Hamid, Pemerintah Daerah telah menyampaikan aspirasi masyarakat Natuna kepada Presiden RI melalui sejumlah Kabinet terkait.

Dalam hal ini Pemerintah Pusat berjanji akan memenuhi segala tuntutan kekhawatiran masyarakat Natuna, diantaranya ialah Kementerian Kesehatan akan berkantor sementara di Natuna.

Selain itu, juga akan dibangun posko-posko kesehatan dan penambahan medis bagi WNI Wuhan yang di Observasi, dan bagi masyarakat Natuna sendiri.

Diterangkan Hamid, Komisi IX DPR RI juga telah melakukan koordinasi bersama Pemerintah Daerah Natuna, meminta Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Natuna.

“Masalah khawatir dan was-was itu hal yang wajar dan saya juga merasakan hal sama, tetapi kita dari Pemerintah Daerah telah menyampaikan aspirasi masyarakat Natuna ke Pemerintah Pusat, apalagi kita lihat beredar video saudara-saudara kita yang di observasi keadaannya baik-baik saja,” katanya.

Kendati demikian kata Hamid, ada satu tuntutan masyarakat Natuna yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat, yakni memindahkan ratusan WNI dari Wuhan tersebut untuk di Observasi di lepas pantai menggunakan KRI.

Menurutnya, jika hak itu dilakukan, akan terbentur dengan aturan kesehatan dunia yakni WHO.

“Jika Pemerintah Pusat bersikeras melaksanakan observasi di kapal dan dibawa ketengah laut, Indonesia akan dinyatakan melanggar HAM,” pungkasnya.

Laporan : Zaki Husairi